Ditulis Oleh: Prajogo U. Hadi dan Budi Wiryono
Kondisi perekonomian beras Indonesia makin terpuruk sejak diberlakukannya perjanjian pertanian WTO tanggal 1 Januari 1995. Hal ini disebabkan oleh membanjirnya impor, terutama sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997. Harga dunia yang terlalu rendah telah mengimbas ke pasar dalam negeri sehingga pertanian padi nasional makin tidak kompetitif. Menghadapi masalah ini, pemerintah Indonesia kemudian menempuh kebijakan proteksi, yang terdiri dari tarif dan nontarif. Sejak tahun 2000, tingkat tarif impor adalah Rp 430/kg, dan sejak tahun 2003 kebijakan nontarif mencakup pengaturan, pengawasan dan pembatasan impor. Sehubungan dengan itu, makalah ini bertujuan untuk mengestimasi dampak kebijakan tarif dan nontarif terhadap perekonomian beras nasional di tingkat makro agregat dan tingkat mikro usahatani. Dengan menggunakan pendekatan model keseimbangan parsial, dapat disimpulkan bahwa kebijakan proteksi telah berhasil secara signifikan menurunkan impor dan meningkatkan harga dalam negeri, jumlah produksi, surplus produsen dan pendapatan petani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar